Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut.

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal

2. Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

3. Tidak ditanggapi permintaan informasi

4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi

6. Pengenaan biaya yang tidak wajar

7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.

PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

1. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak
2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi
2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik

Diagram SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 4

Penyelesaian sengketa informasi

1. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi
2. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID
3. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/11Hd87b-C-9YItRXXVLtkNOhdDq61bk7-/preview" width="640" height="480"></iframe>